Setuju Hak Angket DPR, Fraksi PKS Tegaskan Pemilu Curang dari Bansos hingga Input Data TPS

探索 2025-06-06 10:21:54 6

JAKARTA,quickq安卓版官网下载 DISWAY.ID -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar hak angket DPR segera dilakukan. 

Hal itu untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Setuju Hak Angket DPR, Fraksi PKS Tegaskan Pemilu Curang dari Bansos hingga Input Data TPS

Setuju Hak Angket DPR, Fraksi PKS Tegaskan Pemilu Curang dari Bansos hingga Input Data TPS

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 digelar hari ini untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Setuju Hak Angket DPR, Fraksi PKS Tegaskan Pemilu Curang dari Bansos hingga Input Data TPS

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kekhawatiran terkait kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilu. 

Setuju Hak Angket DPR, Fraksi PKS Tegaskan Pemilu Curang dari Bansos hingga Input Data TPS

"Tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota DPR

Dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan. 

"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.

Maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres. 

"Di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA:Sahroni Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Kalau PDIP Go a Head, Kita Go a Head

Selain itu, Maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional. 

"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.

Maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. 

  • 1
  • 2
  • »

本文地址:http://www.quickq-ok.com/html/49e999001.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Gantikan Jenderal Dudung, Menantu Luhut Binsar Jabat Komisaris Utama PT Pindad

Apa Itu Serangan Fajar Politik Uang, Aturan dan Sanksi

Cak Imin Bersama Keluarga Nyoblos di TPS 023 Kemang

Momentum Hari Raya Iduladha 1446 H, BRI Insurance Salurkan 44 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia

Aksi Reuni dan Munajat Kubro PA 212 di Monas Hasilkan Tiga Tuntutan, Ini Isinya

FOTO: Menengok Peternakan Siput 'Escargot' di Jepang

Doa Mandi Sebelum Salat Idul Adha dan Tata Caranya

Investor Tenang, Dividen KEEN Masih Naik Meski Laba Turun

友情链接